Politic
0
komentar
Hubungan Internasional dalam hubungannya dengan Perjanjian Internasional
Menurut
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tahap-tahap
Perjanjian Internasional (proses pembuatan perjanjian Internasional) adalah
sebagai berikut :
- Tahap Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
- Tahap Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah2 teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
- Tahap Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
- Tahap Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/ approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.
- Tahap Penandatanganan: merupakan tahap akhir da1am perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandantanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian Internasional (Menurut Pasal 6 Ayat 1)
- Tahap Pengesahan: Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan Presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri. (Menurut Pasal 9).
Perundingan
(Negotiatio) Perundingan
merupakan perjanjian tahap pertama di antara pihak atau Negara tentang objek
tertentu sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Karena itu, perlu
dilakukan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh setiap
pihak yang berkepentingan. Penandatanganan (Signature) Penandatanganan
dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dalam
perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah
dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika
ditentukan lain. Pengesahan (Ratification) Suatu Negara mengikatkan diri pada
suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang
di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu ratifikasi oleh badan eksekutif, ratifikasi oleh badan legislatif, dan
ratifikasi campuran. Ratifikasi oleh badan ekssekutif biasa dilakukan oleh
raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter; Ratifikasi oleh badan legislative
jarang digunakan; Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) paling banyak
digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam
proses ratifikasisuatu perjanjian. Konvensi Wina, terutama Pasal 24,
menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah
sebagai berikut. Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naska perjanjian
tersebut. Pada saat peserta perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian itu
apabila dalam naska tidak disebut masa berlakunya. Praktik demikian banyak
dilaksanakan di Indonesia dan disebut dengan system campuran. Sistem itu
biasanya dibuat untuk perjanjian, seperti perjanjian tertentu. Perjanjian
Indonesia-Australia mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani
di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dalam bentuk perjanjian. Namun Karena
pentingnya materi yang diatur dalam bentuk perjanjian tersebut, pengesahannya
memelukan persetujuan DPR dan penuangannya dalam bentuk undang-undang, yaitu
undang-undang No. 6 tahun 1973. Persetujuan Garis landas kontinen antara
Indonesia dan Singapura tentang Selat Singapura ditanda tangani pada tanggal 25
Mei 1973. Sebenarnya Materi persetujuan itu sangat penting, tetapi dalam
pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk
keputusan presiden.
Categories:
0 komentar:
Post a Comment